Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Senin (10/2/2025) guna membahas isu tenaga Non-ASN. Rapat ini akan menjadi forum strategis untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi tenaga honorer dalam sistem pemerintahan daerah.
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyatakan bahwa pertemuan ini akan melibatkan seluruh anggota DPRD bersama Pj Bupati, Pj Sekda, perwakilan BKPSDM, BPKA, Inspektorat, kepala SOPD, Kabag Hukum Setda, serta perwakilan Forum Komunikasi Honorer R3 Barito Utara.
“Sesuai jadwal Banmus, RDP akan dilaksanakan Senin besok dan menjadi wadah untuk menyamakan persepsi serta mencari solusi terbaik bagi tenaga Non-ASN. Isu ini menjadi perhatian utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab,” ujar Patih Herman, Minggu (9/2/2025).
DPRD berharap Pemkab Barito Utara segera merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada tenaga Non-ASN, mengingat peran mereka yang krusial dalam menunjang layanan publik.
“Reformasi kebijakan ini sangat diperlukan agar tenaga Non-ASN mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang lebih optimal. Ini juga penting untuk mendorong kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Dalam RDP nanti, diharapkan para peserta dapat menyampaikan berbagai aspirasi serta usulan perbaikan sistem manajemen tenaga Non-ASN. Diskusi yang intensif ini bertujuan menghasilkan rekomendasi konkret untuk menyelesaikan permasalahan struktural dan administratif yang selama ini dihadapi.
Pemkab Barito Utara pun menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan yang diterima melalui evaluasi kebijakan serta penyesuaian regulasi yang ada.
“Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi seluruh tenaga pendukung di instansi pemerintah,” pungkasnya.
