Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya tenaga honorer kategori R2 dan R3.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dan Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3 di Ruang Rapat DPRD pada Senin, 10 Februari 2025, ia mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi tenaga honorer ke tingkat pusat, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Komisi II DPR RI.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pertemuan dengan BKN, Kemenpan RB, dan Kemendagri. Namun, hingga kini, belum ada kepastian mengenai status tenaga honorer R2 dan R3.
Patih Herman menjelaskan bahwa dalam komunikasi dengan Kemenpan RB, masih terdapat peluang bagi daerah untuk memperjuangkan keberlanjutan tenaga honorer. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Seruyan, di mana ketiadaan alokasi anggaran untuk tenaga honorer pada 2025 menyebabkan stagnasi. Sebaliknya, Pemkab Barito Utara masih menganggarkan tenaga honorer Non-ASN, yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.
Setelah RDP ini, DPRD bersama Pemkab Barito Utara berencana mengajukan advokasi lebih lanjut ke Kemendagri, bagian keuangan daerah, Kemenpan RB, serta Komisi II DPR RI.
Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) 16, masih ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan surat resmi dan melakukan advokasi lanjutan demi mencari solusi konkret bagi tenaga honorer.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer di luar mekanisme yang berlaku. Menurutnya, kebijakan yang tidak sesuai aturan dapat memperburuk ketidakpastian status honorer di masa mendatang.
Dengan langkah yang terus diupayakan hingga tingkat pusat, diharapkan tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Barito Utara dapat memperoleh kepastian status serta kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
