Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyatakan bahwa masih ada peluang bagi tenaga honorer R2 dan R3 untuk diperjuangkan agar mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Hal ini disampaikan oleh Patih Herman AB, yang akrab disapa Athink, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Barito Utara pada Senin (10/2/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri oleh Pj Sekda Jufriansyah, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3.
Dalam pertemuan tersebut, Athink menjelaskan bahwa hasil audiensi DPRD Barito Utara dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan adanya peluang untuk memperjuangkan tenaga honorer.
"Kami sudah beberapa kali ke BKN, Kemendagri, dan Kemenpan-RB. Saat bertemu dengan beberapa daerah yang mengalami masalah serupa, kami menemukan celah yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan tenaga honorer," ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa di Kabupaten Seruyan, tenaga honorer tidak dianggarkan dalam APBD 2025, sehingga status mereka stagnan dan sulit diperjuangkan lebih lanjut. Sementara itu, Kabupaten Barito Utara masih mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer non-ASN, yang membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk mendapatkan status lebih jelas.
"Kami diarahkan untuk menyampaikan aspirasi ini hingga ke Komisi II DPR RI melalui bidang keuangan daerah di Kemendagri. Setelah RDP ini, kami akan bersama-sama ke Kemendagri, Kemenpan-RB, dan DPR RI untuk menyuarakan nasib tenaga honorer di Barito Utara," tegasnya.
Pernyataan ini memberikan harapan bagi tenaga honorer R2 dan R3 bahwa perjuangan mereka masih berlanjut.
"DPRD Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi ini agar tenaga honorer mendapatkan kepastian status dan kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat," pungkasnya.
