Muara Teweh – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer (FKH) Barito Utara menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Barito Utara pada Senin (10/2/2025). Mereka menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan status serta skema pengangkatan mereka ke dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua FKH R2 dan R3 Barito Utara, Muhammad Anan, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menyuarakan nasib para tenaga honorer yang hingga kini belum mendapatkan formasi. "Kami hanya menyampaikan aspirasi terkait status kami. Jika skema paruh waktu adalah solusi, kapan kami akan diangkat? Jika tidak, kami meminta untuk diusulkan sebagai P3K penuh waktu," ujarnya.
Anan juga mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun di berbagai instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun hingga kini belum mendapatkan kepastian status.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, saat menerima aksi damai ini menegaskan bahwa DPRD telah lama memperjuangkan nasib tenaga honorer. "Sebelum aksi ini, kami sudah melakukan konsultasi dengan Kemendagri, Kemenpan RB, dan Depdagri bagian keuangan daerah. Kami ingin ada solusi yang jelas dan menginginkan pemerintah daerah turut serta dalam perjuangan ini," katanya.
Henny juga mengajak perwakilan tenaga honorer untuk berdiskusi lebih lanjut guna mencari solusi terbaik. "Harus ada kebijakan yang mempertimbangkan masa pengabdian honorer yang sudah lama bekerja. Kita akan membahasnya lebih dalam dengan 10 perwakilan dari tenaga honorer," tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, menyoroti regulasi terbaru terkait tenaga honorer. "UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hanya membahas ONS dan P3K, tanpa menyinggung P3K paruh waktu atau penuh waktu. Namun, skema P3K paruh waktu dibahas dalam Surat Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025," jelasnya.
Hasrat juga menyatakan bahwa persoalan honorer ini tidak hanya terjadi di Barito Utara, tetapi di seluruh Indonesia. "Hari ini, kami bersama Pemkab Barito Utara mencari solusi terbaik agar nasib tenaga honorer R2 dan R3 ke depan lebih jelas," ujar politisi PAN tersebut.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD Barito Utara dapat menemukan solusi konkret bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, sehingga mereka mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.
